Reklamasi Tumpang Sari ESQ

Reklamasi areal bekas tambang di Provinsi Bangka

Tumpangsari merupakan upaya peningkatan produktivitas lahan, lapangan kerja, ketahanan pangan, penyelamatan dan keamanan kawasan hutan.

ESQ LEADERSHIP TRAINING “CHANGE START WITH ME” PT INHUTANI V

Berita

HUTAN UNTUK KEDAULATAN PANGAN, KEMAKMURAN ENERGI DAN KEBERLANJUTAN AIR

« Back

9 October 2014

Dr.Ir.Bambang Soepijanto, MM

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Kementerian Kehutanan   

 

Membangun Negeri merupakan “ never ending process “ Sesuatu yang berkelanjutan menuju kemakmuran dan kemandirian. Terdapat 3 (tiga) anasir dasar bagi kelangsungan sebuah bangsa yang makmur dan mandiri, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air.

Tanpa kecukupan pangan , ketersediaan energi dan air, dipastikan sebuah bangsa akan ambruk. Penguasaan dan ketahanan pangan, energi dan air akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa kuat, diperhitungkan karena tidak mudah didikte. Apalagi bergantung kepada bangsa lain.

 

HUTAN UNTUK KEDAULATAN PANGAN

Kawasan hutan Indonesia memilki peran utama untuk penyediaan lahan dan ruang bagi pembangunan nasional. Populasi Indonesia kini sudah mencapai lebih dari 240 juta. Konsekuensinya, diperlukan stabilitas kebutuhan dasar hidup, yaitu pangan. Konsekuensi lanjutnya adalah peningkatan kebutuhan lahan pertanian. Kehutanan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki tanggungjawab menyediakan lahan untuk membangun Ketahanan pangan nasional.

Ketersediaan Hutan Produksi Konversi ( HPK ) seluas + 18.05 juta Ha atau 9,53% dari total luas hutan Indonesia. Kawasan HPK merupakan bagian penting untuk mendukung program surplus beras sebesar 10 juta ton tahun 2014. Saat ini telah dicadangkan HPK seluas + 307.700 Ha di tiga Provinsi, yaitu Kalimantan Tengah seluas + 178.572 Ha, Kalimantan Timur seluas + 9.922 Ha di Provinsi Kalimantan Barat seluas + 119.376 Ha. Berdasarkan verifikasi jumlah yang berpotensi seluas + 123.683 Ha di Provinsi Kalimantan Barat seluas + 64.586 Ha ( 52,22%) dan Provinsi Kalimantan Tengah seluas + 59.097 Ha (47,78%). Provinsi lainnya yang akan diperuntukkan pengembangan padi dan tebu meliputi Papua dan Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Di samping itu Pemerintah juga telah mentargetkan produski padi kering giling (PKG) sebesar 70,2 juta Ton dan jagung pipil sebanyak 19,8 juta Ton.

 

HUTAN UNTUK AIR

Kawasan hutan berperan penting dalam penyediaan air. Baik untuk air bersih, maupun untuk pembangunan energi. Pada tahun 2000, ketersediaan air di Pulau Jawa hanya 1.750 meter kubik perkapita per tahun dan kondisi ini diperkiraan terus menurun hingga 1.200 meter kubik per kapita per tahun pada tahun 2020. Padahal standar kecukupan ketersediaan air minimal 2.000 meter kubik per kapita per tahun ( Santono dalam Suara Pembaruan, 23 Maret 2007).

Di Jawa Barat (Darusman ,1993) menyatakan peran TN Gunung Gede Pangrango sebagai pemasok air sangat vital. Taman Nasional ini telah menghasilkan air sebanyak 4,3 milyar liter/tahun. Pemanfaatannya sebagai barang public (public good) sebesar 65% sedangkan sisanya dipergunakan sebagai barang komersial masal dan sumber pembangkit energi melaui teknologi Hydro – Electric.

Hasil perhitungan sementara, potensi air komersial pada kawasan hutan di Indonesia, khususnya taman Nasional sekitar 6,5 miliar m3/tahun. Belum lagi memperhitungkan potensi air dari kawasan hutan Lindung dan hutan produksi. Diproyeksikan hutan Indonesia berpotensi dapat menyediakan kebutuhan air di atas 15 milyar m3/tahun. Potensi ini mempunyai nilai ekonomi yang luar biasa apabila dikelola secara berkelanjutan.

 

HUTAN UNTUK KEMANDIRIAN ENERGI

Menjadi bangsa mandiri harus didukung ketersediaan energi berkelanjutan. Hampir mustahil di dalam melaksanakan kehidupan, sebuah bangsa tidak membutuhkan energi. Keterbatasan ketersediaan energi di Indonesia perlu diwaspadai sekaligus perlu segera diupayakan solusinya.

Krisis energi di Indonesia telah berlangsung hampir satu dasawarsa. Hal ini dipicu ketergantungan energi fossil. Cadangan menipis, harga yang kian tinggi, dan budaya konsumtif dituding sebagai penyebab krisis energi. Kondisi memaksa agar berpikir kreatif dalam memproduksi energi alternative. Sekali lagi hutan Indonesia mengambil peran penting dalam pengembangan sumber energi alternative, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengembangan mikro/mini hydro , geothermal/panas bumi dan penggunaan wood pellet.

Salah satu sumber energi baru terbarukan adalah wood pellet atau pellet kayu. Pellet kayu termasuk ramah lingkungan, karena emisi CO2 rendah dan berasal dari bahan baku terbarukan yang bersifat carbon neutral. Pellet kayu dapat disebut sebagai carbon neutral karena dianggap tidak menambah emisi CO2 ke atmosfer. Semasa pertumbuhan, pohon sebagai bahan baku pallet menyerap CO2 dengan jumlah serapan yang lebih besar dari pada yang dilepaskan. Emisi CO2 dari pellet kayu sekitar sepuluh kali lebih rendah dibandingkan batu bara dan bahan bakar minyak serta delapan kali lebih rendah dari pada gas. Kelebihan pellet kayu yang rendah emisi sebagai sumber energi alternative terbarukan merupakan pilihan kebijakan pembangunan energi yang sangat positif.

 

PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

Sangat disadari untuk mendukung peran sektor kehutanan dalam mendukung kelanjutan pembangunan, diperlukan kepastian dan kemantapan kawasan. Apalagi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air. Mutlak diperlukan proses pengukuhan kawasan hutan.

Pengukuhan kawasan hutan meningkatkan legalitas dan legitimasi public. Legal artinya kawasan telah ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sementara legitimate bermakna diakui seluruh pemangku kepentingan. Dengan tercapainya aspek legal dan legitimate , kepastian hukum atas kawasan hutan menjadi terjamin, sehingga fungsi hutan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pada saat ini, kementerian Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tengah melakukan berbagai upaya mempercepat pengukuhan kawasan hutan. Sejak tahun 2012, target tata batas kawasan hutan , sebagai salah satu tahap proses pengukuhan kawasan hutan, ditingkatkan signifikan. Semula target tata batas kawasan hutan tahun 2010-2014 sepanjang 25.000 kilometer, kemudian ditingkatkan menjadi 63.000 kilometer. Peningkatan target ini merupakan salah satu upaya mewujudkan kawasan hutan yang mantap.

Sejak 2013, percepatan pengukuhan kawasan hutan tidak berhenti hanya di tata batas, namum mulai menyentuh percepatan Penetapan Kawasan Hutan sebagai proses akhir pengukuhan kawasan hutan. Intervensi kebijakan merupakan hal utama dalam rangka percepatan proses pengukuhan kawasan hutan ini.

Pimpinan dan seluruh Jajaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, menyadari bahwa tidak mudah menuntaskan penetapan kawasan . dalam upaya pemantapan kawasan hutan, sudah tentu segala upaya yang dilakukan kementerian Kehutanan sangat bergantung dukungan kementerian lainnya. Upaya mengejar ketertinggalan pengukuhan kawasan hutan mulai dirancang Ditjen Planologi dengan asistensi Litbang KPK sejak 2010. Percepatannya dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama (NKB) sebagai inisiatif untuk Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditanda tangani 12 Kementerian/Lembaga tanggal 20 Maret 2013 di Istana Negara dan disaksikan Ketua KPK dan Kepala UKP4. NKB tersebut ditindak lanjuti Rencana Aksi pada masing-masing 12 K/L untuk mendorong koordinasi dalam mempercepat pengukuhan kawasan hutan.

Tanpa terwujudnya batas dan fungsi kawasan hutan yang jelas dan diakui oleh public, akan menjadi sangat sulit bagi bangsa ini untuk terus membangun penyediaan pangan , energi dan air dari kawasan hutan. Terwujudnya sinergitas sektor-sektor berbasis lahan akan menjadi modal dasar strategis, khususnya dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pada akhirnya, kehutanan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan pangan, energi dan air dalam rangka keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Kehutanan Indonesia tidak hanya menghasilkan kayu, namun juga menyediakan lahan pertanian, sumber pangan, sumber air dan sumber energi. Semuanya untuk kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia.

 

SUMBER : MEDIA PERSAKI VOL. 21 – Edisi September 2014